UNPAB Selenggarakan Diskusi Publik Bawaslu, Media dan Kampus Mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya Rektor II UNPAB Hasrul Azwar Hasibuani , Dr. T Riza Zarzani selaku Kepala Prodi Magister Hukum Kesehatan UNPAB, dari Ketua Jaringan Siber Media Indonesia (JMSI) Sumut Rianto, SH.,M.H yang juga alumni dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Perwakilan dari Bawaslu Sumut, Perwakilan media dan Mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan partisipatif guna menciptakan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan bersih dari kecurangan. (08/11/24)

Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam Pilkada mendatang, seperti politik uang, kampanye hitam, hingga penyebaran hoaks yang bisa mempengaruhi opini publik. Ketua Bawaslu Sumut menggarisbawahi bahwa keterlibatan media dan akademisi sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat serta meningkatkan kualitas demokrasi di Sumut.
Selain itu, Dr. T. Riza Zarzani menyampaikan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam pengawasan Pilkada 2024 melalui penelitian, pelatihan bagi mahasiswa, dan penyebaran informasi yang objektif. Media, sebagai pihak yang berperan dalam penyebarluasan informasi, juga berkomitmen untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkada agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Dengan adanya kolaborasi ini, Bawaslu Sumut berharap tercipta ekosistem pengawasan yang lebih kuat, sehingga Pilkada 2024 bisa berjalan dengan adil, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam diskusi ini, Bawaslu Sumatera Utara juga memaparkan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keberhasilan pengawasan Pilkada 2024. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan tim khusus di lapangan, yang akan bekerja sama dengan masyarakat dan relawan untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini.
Bawaslu menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Melalui kerja sama dengan kampus-kampus, Bawaslu berharap mahasiswa dan akademisi bisa turut serta dalam melakukan riset serta kajian ilmiah terkait tantangan dan solusi pengawasan pemilu yang lebih baik. Kampus juga diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan pelatihan bagi masyarakat umum, terutama generasi muda, untuk lebih peka terhadap isu-isu pemilu.

Rianto, SH.M.H menyampaikan dalam diskusi tersebut menekankan bahwa media akan terus mengedepankan netralitas dan integritas dalam memberitakan proses Pilkada. Media akan memperkuat upaya edukasi kepada publik tentang pentingnya melaporkan pelanggaran pemilu dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari kampanye edukasi, Bawaslu dan mitra dari media serta kampus juga akan merencanakan serangkaian seminar dan workshop yang terbuka untuk publik. Acara-acara ini akan berfokus pada topik seperti deteksi hoaks, pemahaman aturan Pilkada, dan cara melaporkan pelanggaran. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas Pilkada dan mendorong pemilih untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijak.